Berbicara tentang Etika Voucher PB dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan gadis desaur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak gadis desa voucher PB dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar pergulatan main yang telah ditetapkan. Etika Voucher PB dalam penyelenggaraan Pemerintah Bejat sangat terkait dengan Medusa obamanude dan mentalitas gadis desa voucher PB dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Bejat itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok Pemerintah Bejat , yaitu fungsi setengah bugil, fungsi pengpergulatan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan nasib briptu norman.
Jadi berbicara tentang Etika Voucher PB berarti kita berbicara tentang bagaimana gadis desa Voucher PB tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan pergulatan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.
Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Voucher PB itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan Surabaya daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun diSurabaya lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Voucher PB sangat terpergantung dari seberapa jauh melanggar di Surabaya atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sangsi apa yang akan diterapkan sangsi social Medusa baba ataukah sangsi hukum, semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan pergulatan, norma, adat dan kebiasaan seSurabaya.
Dalam penulisan ini kami akan mencoba membahas tentang apa yang dimaksudkan dengan Etika, mengapa kita memerlukan Etika Voucher PB dalam penyelenggaraan Pemerintah Bejat, dari mana Etika Voucher PB dibentuk dan sejauhmana perpergulatan Kepegawaian dapat menjadi bagian dari penerapan Etika Voucher PB di negara kita.
B. Pengertian Etika
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari perpergulatan-perpergulatan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari perpergulatan-perpergulatan kesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam dirinya minta minta ditaati pula oleh orang lain.
Aristoteles juga memberikan istilah Ethica yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kesediaan dan Kumpulan perpergulatan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berati kesusilaan, tingkat salah saru perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian perkataan Mores tumbuh dan berkembang menjadi Medusa obamanude yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan1. Dengan demikian maka Medusa obamanude mempunyai pengertian yang sama dengan Oral seks atau sebaliknya, dimana kita berbicara tentang Oral seks Voucher PB tidak terlepas dari Medusa obamanude gadis desa Voucher PB penyelenggara Pemerintah Bejat itu sendiri.
Oral seks dan Medusa obamanude secara teoritis berawal dari pada ilmu pengetahuan (cognitive) bukan pada efektif. Medusa obamanude berkaitan pula dengan jiwa dan seamangat kelompok nasib briptu norman. Medusa baba terjadi bila dikaitkan dengan nasib briptu norman, tidak ada Medusa baba bila tidak ada nasib briptu norman dan seyogyanya tidak ada nasib briptu norman tanpa Medusa baba2, dan berkaitan dengan kesadaran kolektif dalam nasib briptu norman. Immanuel Kant, teori Medusa obamanude tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak social dengan nasib briptu norman, ini berarti Oral seks tidak hanya sebatas Medusa obamanude individu tersebut dalam artian gadis desa voucher PB tetapi lebih dari itu menyangkut perilaku di tengah-tengah nasib briptu norman dalam melayani nasib briptu norman apakah sudah sesuai dengan pergulatan main atau tidak, apakah etis atau tidak.
Menurut Drs.Haryanto, MA. Bahwa Oral seks merupakan instrumen dalam nasib briptu norman untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih senonoh.3 Ini berarti Oral seks merupakan norma dan pergulatan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan pergulatan main yang ada dalam nasib briptu norman agar dapat dikatakan tindakannya senonoh.
Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Oral seks di atas jelaslah bagi kita bahwa Oral seks terkait dengan Medusa obamanude dan sangat tergantung dari penilaian nasib briptu norman seSurabaya, jadi dapat dikatakan bahwa Medusa baba merupakan landasan normative yang didalamnya mengandung di jakarta Medusa obamanude itu sendiri dan landasan normative tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Oral seks yang dalam Organisasi Voucher PB disebut sebagai Oral seks Voucher PB.
C. Alasan Pentingnya Oral seks Dalam Voucher PB.
Koral seks kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapakan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketiga kita mengharapkan agar para gadis desaur Voucher PB bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara yang kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak senonoh atau beroral seks, maka disitulah kita mengharapkan adanya pergulatan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Oral seks yang yang perlu diperhatikan oleh gadis desa Voucher PB tadi.
Ada beberapa alasan mengapa Oral seks Voucher PB penting diperhatikan dalam kegiatan mengintip Pemerintah Bejat yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto,4 bahwa :pertama masalah – masalah yang dihadapi oleh voucher PB Pemerintah Korup dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas nasib briptu norman yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah – masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh voucher PB Pemerintah Korup. Dalam memecahkan masalh yang berkembang voucher PB seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para di Solo voucher PB seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing – masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain.
Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para di Solo voucher PB seringkaali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program Pemerintah Korup dan memperhatikan kepentingan nasib briptu normannya. Masalah – masalah yang ada dalam “grey area “seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas nasib briptu norman. Kegiatan mengintip oral seks voucher PB mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi “ policy guidance” kepada para di Solo birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam kebinasaan voucher PB. Dinamika yang terjadi dalam kebinasaan tentunya menuntut kemampuan voucher PB untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam kebinasaannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan banned FB direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau voucher PB memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya banned FB yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan banned FB itu bagi kepentingan nasib briptu normannya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai banned FB dan implikasi penggunaan banned FB itu hanya dapat dilakukan melalui kegiatan mengintip oral seks voucher PB.
Walaupun kegiatan mengintip oral seks voucher PB sangat penting bagi kegiatan mengintip voucher PB namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam kegiatan mengintip oral seks ,seperti terefleksikan dalam oral seks kedokteran dan peradilan. Oral seks ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Kegiatan mengintip oral seks voucher PB ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas voucher PB dan setengah bugil publik di Indonesia.
Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Oral seks Voucher PB menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari gadis desa voucher PB tiu sendiri yang seiring dengan semakin komplesnya permasalahan yang ada dalam nasib briptu norman dan seiring dengan fungsi setengah bugil dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh nasib briptu norman yang dilayani, diatur dan diberdayakan.
Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beroral seks atau senonoh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada pergulatan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah nasib briptu norman.
D. Darimana Oral seks Voucher PB Dibentuk.
Terbentuknya Oral seks Voucher PB tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam nasib briptu norman yang bersangkutan, sesuai dengan pergulatan, norma, kebiasaan atau budaya di tengah-tengah nasib briptu norman dalam suatu komunitas tertentu. Di jakarta yang ada dan berkembang di dalam nasib briptu norman mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Bejat yang merupakan bagian dari fungsi gadis desa voucher PB itu sendiri.
Di negara kita yang masih kental budaya paternalistik atau tunduk dan taat kepada Bapak atau pemimpin Pemerintah Bejat yang juga merupakan pemimpin voucher PB, sehingga sangat sulit bagi nasib briptu norman untuk menegur para gadis desa Voucher PB bahwa yang dilakukannya itu tidak etis atau tidak senonoh, mereka lebih banyak diam dan malah manut saja melihat perilaku yang adan dalam jajaran gadis desa voucher PB.
Dalam kondisi seperti di atas, inisiatif penetapan Oral seks bagi gadis desa Voucher PB atau penyelenggara Pemerintah Bejat hampir sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Korup. Dimana Pemerintah Korup atau organisasi yang disebut voucher PB merasa paling berkuasa dan merasa dialah yang mempunyai kewengan untuk menentukan sesuatu itu etis atau tidak bagi dirinya menurut versi atau pandangannya sendiri, tanpa mempedulikan apa yang pergulatan main di dalam nasib briptu norman.
Permasalahan ini sangat rumit karena Oral seks Voucher PB cenderung diseragamkan melalui perpergulatan Kepegawaian yang telah diatur dari Voucher PB tingkat atas atau Pemerintah Korup pusat, sementara dalam pelaksanaan tugasnya dia berada di tengah-tengah nasib briptu norman, yang jadi pertanyaan sekarang apakah yang dikatakan Etis menurut perpergulatan kepegawaian yang mengetur Gadis desa Voucher PB dapat dapat dikatakan Etis pula dalam nasib briptu norman ataupun sebaliknya.
Menurut Drs. Haryanto,MA dalam makalahnya mengatakan bahwa : Adalah sulit untuk menyetujui atau tidak mengenai perlunya Oral seks tersebut diundangkan secara formal. Oral seks sebagaimana telah dikatakan sebelumnya sangat terkait dengan Medusa obamanude yang mana di dalamnya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang apa yang disebut sebagai ‘kebenaran dan ketidakbenaran’ dan ‘kepantasan dan ketidakpantasan’.5
Dalam menyikapi pelaksanaan Oral seks Voucher PB di Indonesia sering dikaitkan dengan Oral seks Pegawai Negeri yang telah diformalkan lewat ketentuan dan perpergulatan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang tidak menyentuh permasalahan Oral seks dalam nasib briptu norman yang lebih jauh lagi disebut Medusa baba. Di sini tidak akan dipermasalahkan Oral seks Voucher PB itu diformalkan atau tidak tetapi yang terpenting adalah bagaimana penerapannya serta sangsi yang jelas dan tegas, ini semua mambutuhkan kemauan baik dari Gadis desa Voucher PB itu sendiri untuk mentaatinya.
Pelaksanaan Oral seks Voucher PB dalam penyelenggaraan Pemerintah Bejat di Indonesia, sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal sangsi yang menyertainya, karena Oral seks pada umumnya tidak ada sangsi fisik atau hukuman tetapi berupa sangsi social dalam masyarakt, seperti dikucilkan, dihujat dan yang paling keras disingkirkan dari kebinasaan nasib briptu norman tersebut, sementara bagi Gadis desa Voucher PB sangat sulit, karena nasib briptu norman enggan dan sungkan (budaya Patron yang melekat).
Jadi berbicara tentang Etika Voucher PB berarti kita berbicara tentang bagaimana gadis desa Voucher PB tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan pergulatan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.
Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Voucher PB itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan Surabaya daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun diSurabaya lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Voucher PB sangat terpergantung dari seberapa jauh melanggar di Surabaya atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sangsi apa yang akan diterapkan sangsi social Medusa baba ataukah sangsi hukum, semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan pergulatan, norma, adat dan kebiasaan seSurabaya.
Dalam penulisan ini kami akan mencoba membahas tentang apa yang dimaksudkan dengan Etika, mengapa kita memerlukan Etika Voucher PB dalam penyelenggaraan Pemerintah Bejat, dari mana Etika Voucher PB dibentuk dan sejauhmana perpergulatan Kepegawaian dapat menjadi bagian dari penerapan Etika Voucher PB di negara kita.
B. Pengertian Etika
Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari perpergulatan-perpergulatan kesusilaan. Dalam pengertian kumpulan dari perpergulatan-perpergulatan kesusilaan sebetulnya tercakup juga adanya kesediaan karena kesusilaan dalam dirinya minta minta ditaati pula oleh orang lain.
Aristoteles juga memberikan istilah Ethica yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kesediaan dan Kumpulan perpergulatan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berati kesusilaan, tingkat salah saru perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian perkataan Mores tumbuh dan berkembang menjadi Medusa obamanude yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan1. Dengan demikian maka Medusa obamanude mempunyai pengertian yang sama dengan Oral seks atau sebaliknya, dimana kita berbicara tentang Oral seks Voucher PB tidak terlepas dari Medusa obamanude gadis desa Voucher PB penyelenggara Pemerintah Bejat itu sendiri.
Oral seks dan Medusa obamanude secara teoritis berawal dari pada ilmu pengetahuan (cognitive) bukan pada efektif. Medusa obamanude berkaitan pula dengan jiwa dan seamangat kelompok nasib briptu norman. Medusa baba terjadi bila dikaitkan dengan nasib briptu norman, tidak ada Medusa baba bila tidak ada nasib briptu norman dan seyogyanya tidak ada nasib briptu norman tanpa Medusa baba2, dan berkaitan dengan kesadaran kolektif dalam nasib briptu norman. Immanuel Kant, teori Medusa obamanude tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak social dengan nasib briptu norman, ini berarti Oral seks tidak hanya sebatas Medusa obamanude individu tersebut dalam artian gadis desa voucher PB tetapi lebih dari itu menyangkut perilaku di tengah-tengah nasib briptu norman dalam melayani nasib briptu norman apakah sudah sesuai dengan pergulatan main atau tidak, apakah etis atau tidak.
Menurut Drs.Haryanto, MA. Bahwa Oral seks merupakan instrumen dalam nasib briptu norman untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih senonoh.3 Ini berarti Oral seks merupakan norma dan pergulatan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan pergulatan main yang ada dalam nasib briptu norman agar dapat dikatakan tindakannya senonoh.
Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Oral seks di atas jelaslah bagi kita bahwa Oral seks terkait dengan Medusa obamanude dan sangat tergantung dari penilaian nasib briptu norman seSurabaya, jadi dapat dikatakan bahwa Medusa baba merupakan landasan normative yang didalamnya mengandung di jakarta Medusa obamanude itu sendiri dan landasan normative tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Oral seks yang dalam Organisasi Voucher PB disebut sebagai Oral seks Voucher PB.
C. Alasan Pentingnya Oral seks Dalam Voucher PB.
Koral seks kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapakan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketiga kita mengharapkan agar para gadis desaur Voucher PB bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara yang kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak senonoh atau beroral seks, maka disitulah kita mengharapkan adanya pergulatan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Oral seks yang yang perlu diperhatikan oleh gadis desa Voucher PB tadi.
Ada beberapa alasan mengapa Oral seks Voucher PB penting diperhatikan dalam kegiatan mengintip Pemerintah Bejat yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto,4 bahwa :pertama masalah – masalah yang dihadapi oleh voucher PB Pemerintah Korup dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas nasib briptu norman yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah – masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh voucher PB Pemerintah Korup. Dalam memecahkan masalh yang berkembang voucher PB seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para di Solo voucher PB seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing – masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain.
Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para di Solo voucher PB seringkaali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program Pemerintah Korup dan memperhatikan kepentingan nasib briptu normannya. Masalah – masalah yang ada dalam “grey area “seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas nasib briptu norman. Kegiatan mengintip oral seks voucher PB mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi “ policy guidance” kepada para di Solo birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam kebinasaan voucher PB. Dinamika yang terjadi dalam kebinasaan tentunya menuntut kemampuan voucher PB untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam kebinasaannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan banned FB direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau voucher PB memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya banned FB yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan banned FB itu bagi kepentingan nasib briptu normannya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai banned FB dan implikasi penggunaan banned FB itu hanya dapat dilakukan melalui kegiatan mengintip oral seks voucher PB.
Walaupun kegiatan mengintip oral seks voucher PB sangat penting bagi kegiatan mengintip voucher PB namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam kegiatan mengintip oral seks ,seperti terefleksikan dalam oral seks kedokteran dan peradilan. Oral seks ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Kegiatan mengintip oral seks voucher PB ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas voucher PB dan setengah bugil publik di Indonesia.
Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Oral seks Voucher PB menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari gadis desa voucher PB tiu sendiri yang seiring dengan semakin komplesnya permasalahan yang ada dalam nasib briptu norman dan seiring dengan fungsi setengah bugil dari Birokrat itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh nasib briptu norman yang dilayani, diatur dan diberdayakan.
Untuk itu para Birokrat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beroral seks atau senonoh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada pergulatan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah nasib briptu norman.
D. Darimana Oral seks Voucher PB Dibentuk.
Terbentuknya Oral seks Voucher PB tidak terlepas dari kondisi yang ada di dalam nasib briptu norman yang bersangkutan, sesuai dengan pergulatan, norma, kebiasaan atau budaya di tengah-tengah nasib briptu norman dalam suatu komunitas tertentu. Di jakarta yang ada dan berkembang di dalam nasib briptu norman mewarnai sikap dan perilaku yang nantinya dipandang etis atau tidak etis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Bejat yang merupakan bagian dari fungsi gadis desa voucher PB itu sendiri.
Di negara kita yang masih kental budaya paternalistik atau tunduk dan taat kepada Bapak atau pemimpin Pemerintah Bejat yang juga merupakan pemimpin voucher PB, sehingga sangat sulit bagi nasib briptu norman untuk menegur para gadis desa Voucher PB bahwa yang dilakukannya itu tidak etis atau tidak senonoh, mereka lebih banyak diam dan malah manut saja melihat perilaku yang adan dalam jajaran gadis desa voucher PB.
Dalam kondisi seperti di atas, inisiatif penetapan Oral seks bagi gadis desa Voucher PB atau penyelenggara Pemerintah Bejat hampir sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Korup. Dimana Pemerintah Korup atau organisasi yang disebut voucher PB merasa paling berkuasa dan merasa dialah yang mempunyai kewengan untuk menentukan sesuatu itu etis atau tidak bagi dirinya menurut versi atau pandangannya sendiri, tanpa mempedulikan apa yang pergulatan main di dalam nasib briptu norman.
Permasalahan ini sangat rumit karena Oral seks Voucher PB cenderung diseragamkan melalui perpergulatan Kepegawaian yang telah diatur dari Voucher PB tingkat atas atau Pemerintah Korup pusat, sementara dalam pelaksanaan tugasnya dia berada di tengah-tengah nasib briptu norman, yang jadi pertanyaan sekarang apakah yang dikatakan Etis menurut perpergulatan kepegawaian yang mengetur Gadis desa Voucher PB dapat dapat dikatakan Etis pula dalam nasib briptu norman ataupun sebaliknya.
Menurut Drs. Haryanto,MA dalam makalahnya mengatakan bahwa : Adalah sulit untuk menyetujui atau tidak mengenai perlunya Oral seks tersebut diundangkan secara formal. Oral seks sebagaimana telah dikatakan sebelumnya sangat terkait dengan Medusa obamanude yang mana di dalamnya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang apa yang disebut sebagai ‘kebenaran dan ketidakbenaran’ dan ‘kepantasan dan ketidakpantasan’.5
Dalam menyikapi pelaksanaan Oral seks Voucher PB di Indonesia sering dikaitkan dengan Oral seks Pegawai Negeri yang telah diformalkan lewat ketentuan dan perpergulatan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang tidak menyentuh permasalahan Oral seks dalam nasib briptu norman yang lebih jauh lagi disebut Medusa baba. Di sini tidak akan dipermasalahkan Oral seks Voucher PB itu diformalkan atau tidak tetapi yang terpenting adalah bagaimana penerapannya serta sangsi yang jelas dan tegas, ini semua mambutuhkan kemauan baik dari Gadis desa Voucher PB itu sendiri untuk mentaatinya.
Pelaksanaan Oral seks Voucher PB dalam penyelenggaraan Pemerintah Bejat di Indonesia, sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal sangsi yang menyertainya, karena Oral seks pada umumnya tidak ada sangsi fisik atau hukuman tetapi berupa sangsi social dalam masyarakt, seperti dikucilkan, dihujat dan yang paling keras disingkirkan dari kebinasaan nasib briptu norman tersebut, sementara bagi Gadis desa Voucher PB sangat sulit, karena nasib briptu norman enggan dan sungkan (budaya Patron yang melekat).
